News Update :

Entri Populer

Seputar PKS

Taujih

Klarifikasi Mahfud MD Terkait Adu Domba Media

1 Agustus 2014

PKS Nongsa - CAPRES Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %).

Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan.

Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo-Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta.

Saya takkan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, “Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”

Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian atas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

Saat itu saya meminta data real count internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikansi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, “Mahfud Kecewa pada PKS”, "Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”.

Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung.

Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi. Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK; Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik; Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak prudent dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu.

Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinya menyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa.

Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung.

Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat. Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa yang dibicarakan dalam rapat.

Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot, mendukung capres nomor 2.

Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saat itu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK.

Sebab ada yang punya target, “pokoknya Prabowo harus kalah”. Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab.

MOH MAHFUD MD
Pakar Hukum Tata Negara

Sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/887442/116/pers-mengeroyok-prabowo-harus-kalah



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

"Gerakan Aneh & Janggal KPU Bongkar Kotak Suara" | By @UdaIrfan

PKS Nongsa -  @PrijantoRabbani 1.400 Kotak Suara Dibongkar di Jakarta Timur brt.st/400g @JimlyAs” #adayanganeh

ini sy dikirim kawan, suasana pembongkaran di kpud jaksel cc @TvOne_News @PrijantoRabbani @nyomanheru pic.twitter.com/SW9bPMDpIU

Gak masuk dalam logika saya, kenapa kpu membongkar sesuatu yg sudah ia tetapkan #adayanganeh

Saya gak paham logika hukum apa yang dipakai kpu, dengan mudahnya membuka lalu menutup dokumen negara #adayanganeh

Kok jadi seperti orang yang tiba tiba panik dan mengkoreksi diri, kenapa gak kemarin sebelum penetapan, saat masih ada waktu #adayanganeh

Saya jadi ingat peristiwa lama, saat komisioner kpu, setelah selesai, tiba tiba jadi ketum partai #adayanganeh

Semua serba tiba tiba, ini kawan cerita dia sampai kasihan lihat para petugas yang tiba tiba dipanggil pic.twitter.com/glvad7crYc

pak polisi, para pegawai ini harusnya masih menikmati libur bersama keluarga... tiba tiba... pic.twitter.com/MdlzWCMnh

Tadi kawan cerita, para pegawai ini bekerja dengan tekun, memilah ktp, dpt, dptkb, mereka tak bertanya, karena ini instruksi

Dalam hati saya membatin, kalau ini nanti jadi salah, pegawai yang tak tahu apa apa ini bisa kena sangkut.. orang kecil jadi korban

Saya apresiasi semua kerja kpu, termasuk kerja kawan2 yang melakukan argumentasi hasil ke mk, tp yang ini kpu gak masuk akal..

Kenapa proses ini dilakukan setelah ditetapkan, setelah ada yang menggugat mk, setelah semua kita kira dilakukan secara jujur #aneh

Apa kpu bisa menjamin tak ada data yang hilang, atau lebih parah dihilangkan #adayanganeh

Sepakat dengan @UdaIrfan, KPU ga masuk akal intruksikan tiba-tiba untuk buka kotak suara padahal sudah diumumkan hasilnya #aneh #GaLogis

@STNatanegara @UdaIrfan yg digugat bukan Jokowi tp KPU. Apa mas skrg pendukung KPU juga? Santai aja mas, qiqiqi

@panca66 @STNatanegara @UdaIrfan untuk apa dibuka kalau memang tidak ada yg ditutup-tutupi? Serahkan saja kotak tersegel kepada MK. Dmkian.

@GiriSugiris @pkspiyungan @UdaIrfan C1 punya rangkap 5 yah..? Khan ga usah buka kotak, copy dari ketua KPPS dileges khan bisa.Kecuali modus!

Saya lagi merenung, ini ada apa? Apakah ada agenda tersembunyi, apakah ini membuat delegitimasi kpu? Apakah ini sengaja membuat rusuh?

@pkspiyungan @UdaIrfan Cepat ambil tindakan jangan sampai menghilangkan barbut atau memodifikasi "kotak" suara mnjdi "bulat" suara

@dedi_taufan @pkspiyungan @UdaIrfan lagian KPU sdh umumkan hasil versi rekap scr resmi 22 juli lalu. Utk apa dibongkar lg ? Ada yg janggal..

Siapa yang diuntungkan? Apakah ini membuat mk menjadi kehilangan bukti? Atau putusan mk menjadi tak valid?

Ingat kemarin ketua kpu coba di black campaign, apakah ada upaya cuci tangan dari komisiener kpu yg lain.. siapa yang sedang main mata..

Yang lucu, ini yang sedang melakukan cross check gak semuanya pegawai kpud, ada yg diminta hadir hari ini, utk bantu2

Ada yang saking penatnya, bilang ke kawan, ini datanya musti diapain, sambil kasih lihat tumpukan surat undangan

Makin menarik "@panca66: Iya ya, hehehe RT @giofedi: Kan udh pernah kasih kode waktu itu bang, Polri 1 - TNI 0 @panca66 @UdaIrfan"

Mmm "@panca66: @UdaIrfan jgn lupa peristiwa Hadar Gumay+Trimedya+Budi Gunawan kepergok ketemu di Satay House"

Lucu ya.. katanya yg ngga terima hasil dipersilahkan jalur konstitusional ke MK. Tapi ada gerakan bongkar kertas suara.. ck ck ck..

Seingat saya kpu itu kerja kolektif, maka bila dia diminta pertanggung jawaban, minta kpu bertanggung jawab scr kolektif

Bila memang ada oknum yang sengaja membuat kerja kpu tak profesional, ia yang pertama harus dimintai pertanggung jawaban

Bagi kawan kawan pendukung yang sudah menang hasil rekapitulasi kpu, jangan diam, awasi prosesnya sampai selesai di mk

Bagi kawan kawan yang sedang memperjuangkan hak dan kebenaran lewat mk, terus kawal, jangan mau dimanipulasi

Saya berharap yg masih punya akal sehat, bisa mengawal proses demokrasi kita, jngn ikutan yang bilang kalau calonnya kalah pilpres curang

@irsyadhawari bisa jadi, tugas kita mengawal mk

Ini pegawai sampai kelelahan, mereka mulai kerja dari jam 9 pagi pic.twitter.com/QTqbHj4VaN

Ini kecamatan yang sudah dibongkar kotak suaranya pic.twitter.com/Sxg70vr4ZZ

Ini kecamatan yang dibongkar kotak suaranya pic.twitter.com/nBrbsNFWW1

Nah kawan sudah kusampaikan amanahmu, moga tetap setia dan sabar di jalan kebenaran

Janggal "@bang_delvin: @malakmalakmal @UdaIrfan kemaren pas rekap koq ga mau buka ya, koq sekarang baru dibuka,"

@deathrockstar kalau kemarin petugasnya diminta mencocokkan dpktb, at, a5, dsb mas, namun itu harusnya dilakukan sebelum ditetapkan hasil

@deathrockstar yang jadi janggal, kpu membuka setelah ada yang menggugat lewat mk, kalau sdh digugat, harusnya itu sdh jadi barang bukti mk

@deathrockstar ini yang saya pahami mas, kalau alasan kpu, saya nggak tahu mas

Ini tg jwb bersama "@UdaIrfan: Bagi kawan kawan pendukung yang sudah menang hasil rekapitulasi kpu, awasi prosesnya sampai selesai di mk"

@adiettwit @deathrockstar diganti yang abal2 dengan yang beneran mas, saya yakin masih ada orang baik

@BurhanSaidi @ypaonganan ini juga yang saya khawatir, kalau kena pidana, gimana tuh nasib pegawai kecil yang ikutan bongkar karena perintah

Saya mau tahu apakah ada media besar yang katanya independen mulai membela kpu atau mulai merasionalisasi alasan...

Kalau sudah ada media yang mulai membela dan melakukan rasionalisasi, anda boleh bilang ini main mata dan sah keluarkan kata konspirasi

Kalau beneran bela, harusnya dari awal, kawal dari awal, jangan tiba tiba, seperti tiba tibanya kpu buka kotak suara...

Saya ingin lihat para penggerak demokrasi bicara sekencang mereka bicara kawal pemilu, jangan2 sudah lupa ke mk bagian dr demokrasi

Atau jangan jangan oknum mk main mata dengan oknum kpu... semoga tidak.. kalau ya.. apa yg mau diharapkan dr pilpres..

Terburu buru itu bikin celaka, tenang tenanglah pak bu, kita semua sedang mengharapkan anda meningkatkan kualitas negeri ini

Jangan tergoda, jangan mau digoda, dunia ini sementara...

Seandainya kemarin bapak ibu kpu mau mendengar rekomendasi bawaslu, tenang tenang kita kerjakan,, mungkin gak jadi aneh..

Tapi kita gak boleh berandai andai terhadap yang sudah terjadi, skrg sudah terjadi, jangan malah terlanjur salah...

Di tl sudah ada yang mulai menduga habis ini mk akan tiba tiba buat surah perintah, merasionalisasi tindakan kpu

Kata kunci utk jernih melihat proses ini ada pada tiba-tiba, buru2, tergesa gesa, kalau muncul tiba2,buru2, pasti ada yg gak benar

Kita tunggu saja, mari berdoa utk indonesia, berdoa utk palestina, dan belahan bumi lainnya, jangan mau dijajah dlm rupa apapun..

Betul mas "@dgmassere: @UdaIrfan juga adalah rangkaian pilpres yang tak terpisahkan dari tahapan sebelum & sesudahnya. #MK"

Instruksi KPU utk #KotakTPSdibongkar itu tertanggal 25 Juli, alasannya utk alat bukti di MK, padahal berkas gugatan diterima MK tgl 26 Juli.

Surat Edaran ttg #KotakTPSdibongkar muncul lebih dulu dari gugatan yang diterima MK. Apakah ini artinya KPU bisa meramal masa depan?

Tegas diatur dipasal 78. Malah kewajiban melaksanakan rekomendasi bawaslu pasal 76 mereka tolak hehe @herihrydi @ypaonganan

@giofedi @herihrydi @ypaonganan saya sependapat dengan pendapat mas giofedi, yang harusnya diikuti, malah tidak diikuti



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

KPU Buka Kotak Suara Diduga Upaya Hilangkan Bukti

PKS Nongsa - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik menilai ada upaya menghilangkan barang bukti kecurangan dengan mengeluarkan keputusan membuka kotak suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pembukaan kotak suara semestinya harus menunggu keputusan atau perintah dari mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada upaya penghilangan barang bukti. Buka (kotak suara) seharusnya menunggu perintah MK," ujarnya.

Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh KPU telah melanggar aturan dan sudah sewajarnya aparat kepolisian menangkap dan memeriksa jajaran KPU DKI Jakarta yang telah membuka kotak suara. Karena mmbuka kotak suara merupakan tindakan ilegal jika tidak ada peritah dari MK.

"Kami sudah melapor ke Bawaslu DKI dan Polda Metro Jaya, karena waktu rekomendasi Bawaslu, KPU tidak mau membuka kotak suara. Sekarang kok dia buka," tukasnya.[dm/inilah]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Pansus Pilpres Bukan untuk Kepentingan Tim Prabowo-Hatta

PKS Nongsa - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan bergulir di DPR, bukan hanya untuk kepentingan pasangan Prabowo-Hatta, tapi lebih kepada kepentingan yang lebih besar lagi.

Menurut Jazuli, karena semestinya demokrasi terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik, bukan justru sebaliknya.

"Pilpres kemarin harus dievaluasi, dan ditindak lanjuti. Biar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Jazuli kepada KORAN SINDO, Kamis 31 Juli 2014.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, PPP tentunya mendorong adanya Pansus Pilpres tersebut. Karena, hal ini bertujuan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilpres lalu.

"Tentunya kalau itu bagian dari inisiatif untuk meluruskan yang bengkok, kenapa enggak," ujar Yani.

Menurut Yani, PPP merupakan bagian dari parlemen maka, tujuan dari Pansus Pilpres ini bukan hanya untuk kepentingan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih saja, tapi demi kepentingan negara.

Lagi pula, lanjut yani, kecurangan memang benar terjadi, bahkan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) lalu. Jadi, Pansus ini memang diperlukan sehingga, hal serupa tidak akan terjadi lagi.

"Kalau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) saja banyak memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, bagaimana penyelenggaraannya?" pungkasnya.



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Tim Prabowo Nilai Instruksi KPU Buka Kotak Suara Langgar Hukum

PKS Nongsa -  KPU DKI Jakarta menegaskan pembukaan kotak suara di sejumlah TPS di sejumlah kota termasuk Jakarta merupakan instruksi resmi dari KPU Pusat. Tim Prabowo-Hatta menilai instruksi tersebut melanggar hukum.

"Kalau sudah ditutup, kan udah final terhadap rekap nasional. Kalaupun alasannya pembuktian, sama-sama dibuka di MK. Kan rekapnya udah ada, kenapa dibuka fisiknya. Ini diindikasikan ada kecurangan-kecurangan. Ini melanggar hukum. Apapun alasannya KPU, tetap harus mengedepankan sisi keadilan dan fairness," ujar Sahroni, salah satu tim hukum pasangan Prabowo-Hatta saat hendak melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Sahroni mengatakan pihaknya merasa keberatan terhadap surat edaran dari KPU yang memerintahkan ke seluruh KPUD untuk membuka kembali dan melakukan pendataan terhadap form A5 dari beberapa daerah. Sejumlah daerah tersebut diantaranya, Jakarta Pusat, Malang, Riau.

"Nggak boleh di otak-atik dulu. KPU sendiri nggak percaya terhadap perhitungannya," tuturnya.

Menurut Sahroni, pembukaan kotak suara tersebut tidak melibatkan saksi dari para capres cawapres. "Kalau saksi nggak dilibatkan, berarti KPU sudah melaksanakan sendiri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan KPU Jakarta Timur membuka kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi di Kantor Kelurahan Rawa Bunga atas dasar surat edaran dari KPU Kotamadya. Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Sumarno saat dikonfirmasi mengatakan pembukaan kotak suara merupakan instruksi resmi.

Menurut dia, pembukaan kotak suara dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan capres/cawapres, Panwaslu serta Kepolisian.

"Tujuannya untuk mengambil dokumen DPKTb sebagai alat bukti jawaban KPU yang akan diajukan di MK atas permohonan pemohon nomor 1," ujar Sumarno saat dikonfirmasi.[dm/dtk]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Jimly: Pilpres 2014 Paling Bersejarah

30 Juli 2014

PKS Nongsa - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) 2014 terbilang paling bersejarah dan harus dinikmati oleh semua pihak secara positif.

Pasalnya, selain bertepatan dengan bulan Ramadan, pesta demokrasi kali ini juga hanya diikuti dua calon. "Jadi Ramadan tahun ini sangat bersejarah karena terjadi saat bangsa kita mengadakan pilpres dan pilpres ini sangat seru karena capresnya ada dua yang dalam pengalaman sejarah kita belum pernah. Kalau 2004 capresnya lima, dan 2009 ada tiga, sekarang cuma dua," kata Jimly di kediamannya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2014).

Sehingga, lanjutnya, pilpres kali ini ketat sekali dan otomatis membuat pilihan rakyat terbelah dua jadi hitam dan putih. Sebagai bangsa yang plural tentunya hal itu semakin kelihatan. Apalagi, pluralisme yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat.

Kondisi itu, kata Jimly, sangat berbahaya. Apalagi dalam pelaksanaannya sering diwarnai berbagai konflik, seperti saling menjelek-jelekannya calon. "Kampanye hitam itu hitam sekali hitamnya pekat," tuturnya.

Tetapi, beruntung pelaksanaan pilpres kali ini bertepatan dengan Ramadan. Sehingga semua WNI atau sekira 80 persen dipaksa untuk menahan diri. "Makanya kita bersyukur ada di bulan ramadan, kalau tidak kita repot,"pungkasnya. (ugo)



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Kubu Prabowo: Data Kecurangan Pilpres Bukan Hasil Sim Salabim

PKS Nongsa - Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meyakini kalau pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014 diwarnai kecurangan. Wajar bila hasil pilpres yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru debat nasional Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fernita Darwis mengatakan, gugatan yang diajukan ke MK bukan dalam rangka tidak siap kalah. Tetapi lebih kepada ingin meluruskan demokrasi yang transparan, jujur, adil dan bermartabat.

"Proses ini juga memberikan pelajaran pada masyarakat bahwa proses politik itu harus berjalan dengan baik," kata Fernita kepada Okezone di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2014).

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, gugatan yang dilakukan Koalisi Merah putih juga bukan dilakukan tanpa dasar melainkan ada alasan hukum dan data yang kuat. "Data ini juga bukan hasil sim salabim, tapi juga data berdasarkan kesaksian para saksi, kedua terhadap kejadian di tiap TPS dan PPK yang kita indikasikan ada kecurangan dan ada videonya," tukasnya.

Data yang dimiliki ini, lanjut Fernita juga berbasis angka, artinya bukan hanya data berbentuk ekspresi masyarakat semata. Maka, ada data dan bukti yang jelas berupa angka. Dengan mengajukan gugatan ke MK tentunya akan diketahui secara hukum bentuk kesalahannya ada dimana.

"Apakah dari data kami benar atau mereka yang salah," ujarnya.

Seperti diketahui, Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK atas hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-JK.

Prabowo-Hatta merasa ada yang janggal atas rekapitulasi suara nasional karena ditemui banyak kecurangan di 52 ribu TPS seluruh Indonesia. [dm/okezone]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Pengamat: Pemenang Pilpres Ada di MK

29 Juli 2014

PKS Nongsa - Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan pemenang pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bukan keputusan KPU. Karena keputusan KPU itu bisa dibanding atau dikomplain ke MK. Yang jadi pemenang sebetulnya adalah keputusan MK," kata Mudzakir saat dihubungi wartawan, Selasa (29/7/2014).

Dia menyayangkan sikap calon presiden Jokowi-JK yang sudah menyatakan kemenangan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, masih ada proses gugatan di MK.

"Kesalahan para capres itu adalah menyatakan diri mereka menang. Padahal menyatakan diri mereka menang bila masa banding ke MK itu sudah tertutup. Baru itu dinyatakan menang. Mestinya dua kubu harus memberi tahu ke para pendukungnya bahwa keputusan yang sebenarnya itu adalah keputusan MK," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyayangkan perekrutan sejumlah nama menteri oleh Jokowi-JK untuk mengisi kabinet nanti.

"Kalau masih diumumkan menang oleh KPU kemudian merekrut kabinet dan sebagainya, itu sebenarnya keliru dan tidak boleh dilakukan," jelas dia.

Menurut dia, seharusnya pasangan Jokowi-JK tidak boleh mengklaim menang. Apalagi mengeluarkan statemen kalau Jokowi kalah berarti ada kecurangan.

"Itu salah. Itu yang harus dijelaskan ke masyarakat bahwa menang kalah itu urusan MK," katanya lagi.

Ia menjelaskan, sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu presiden mestinya tim Jokowi-JK wajib memberitahu pendukungnya bahwa keputusan pemilu menang masih bersifat sementara dan finalnya adalah keputusan MK.[dm/inilah.com]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Parade Bedug Semarakkan Malam Takbiran di Padang

28 Juli 2014

PKS Nongsa - Parade Bedug Sumarak awal Syawal menyemarakkan suasana menyambut Idul Fitri 1435 H yang diadakan pada malam takbiran. Acara ini dilepas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wagub Sumbar Muslim Kasim, Ketua DPRD Prov. Sumbar Yultekhnil, Sekda Sumbar Ali Asmar, Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah beserta jajaran, Ka.Kanwil Kemenag Sumbar Syahrul Wirda dan Forkopimda Sumbar di halaman Masjid Raya Sumbar, Minggu malam (27/7).

Gubernur Sumbar dalam sambutannya menyampaikan event seperti ini memiliki arti yang positif untuk semua masyarakat dan perlu untuk dipertahankan untuk tahun-tahun kedepan.

"Bedug merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan ataupun hal lainnya, jadi event Parade Bedug Sumarak awal Syawal ini berguna untuk memeriahkan dan mensyiarkan agama islam kepada seluruh masyarakat karena akan membangun dan mempererat kebersamaan dan silaturahim," ungkap Irwan.

Event yang dihadiri ratusan masyarakat Kota Padang ini dimeriahkan dengan pemukulan bedug oleh Gubernur dan undangan lainnya, serta pembacaan puisi oleh Gubernur yang berjudul " Sajadah Panjang" karya Taufiq Ismail serta Wagub dengan puisi "Allahu Akbar" yang ditulis oleh beliau sendiri.[pr/dm]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Ini Alasan Prabowo-Hatta Yakin Menang di MK

27 Juli 2014

PKS Nongsa - Koordinator Polonia Centre, Mustofa Nahrawardaya menegaskan, tim hukum Prabowo-Hatta akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebutkan beberapa faktor yang membuat tim Prabowo-Hatta bisa memenangi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Faktor yang pertama, PKS pernah punya pengalaman serupa di Sulawesi yang kalah di KPUD namun menang saat menggugat ke MK. Polanya sama dengan yang terjadi dengan kecurangan pilpres 2014 ini," katanya di Jakarta, Minggu 27 Juli 2014.

Ia mengatakan, data-data yang dijadikan bukti dan dipegang oleh PKS saat ini berupa video kecurangan, pencoblosan secara massal oleh penyelenggara dan kejanggalan pada form C1.

"PKS serius garap kecurangan nasional juga. Mungkin orang bilang cuma video, tapi jelas ini bukan rekayasa. Masa iya MK diam saja ketika melihat video panitia atau penyelenggara mencoblos kertas suara," katanya.

Ia menyebutkan faktor kedua, yakni MK yang dipimpin oleh Partialis Akbar dan Hamdan Zoelva. Menurut dia, kedua orang ini adalah mantan politisi yang sangat mengerti persoalan yang digugat oleh Prabowo-Hatta. 

"Jadi kami yakin jika MK lebih cerdas dari KPU," ucapnya. [dm/viva]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Cerita Bang Antho

Kiprah Kami

Seputar Politik

 

© Copyright PKS NONGSA 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com | Redesign by PKS NONGSA.