News Update :

Herlini Amran: Stop Pengiriman TKW

23 November 2011

PKS Nongsa - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran minta pemerintah serius menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri karena sebagian besar dari TKI yang mendapat perlakuan diskriminasi oleh majikannya adalah tenaga kerja wanita.

Berdasarkan data Migrant Care, ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11), sekitar 70 persen dari sekitar enam juta TKI adalah perempuan sehingga yang paling banyak mengalami kekerasan adalah TKI wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Hal ini disebabkan karena pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negri masih kurang. Kondisi ini diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang disalurkannya ke luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa belajar dari Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri sehingga permasalahan tenaga kerja mereka di luar negrinya tidak sebanyak permasalahan seperti Indonesia.

"Untuk itu, kami meminta pemerintah memperpanjang pemeberlakukan moratorium pengiriman TKI keluar negeri," kata Herlini.

Herlini menambahkan, setiap tahun, devisa negara yang diperoleh dari subsektor ini mencapai Rp 44 triliun. Karenanya tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Namun ironisnya, perlakuan pemerintah terhadap TKI masih terbatas.

"Seringkali tindakan pemerintah terkesan menunggu. Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan Tak ada salahnya Indonesia belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu terutama bidang infomasi dan teknologi sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat," ungkap Herlini.
Dia juga menambahkan, kepergian TKI ke luar negeri harus memberikan dampak positif baik bagi keluarga maupun negara.

"Kita utamakan TKI yang bekerja di luar negeri bisa mandiri dan membawa keluarga. Dengan demikian ketahanan keluarga mereka akan tetap terjaga. Selanjutnya, agar permasalahan TKI bisa diminimalisir, maka pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sumber: Antara/herliniamran.com
Share this Article on :

0 comments:

Poskan Komentar

 

© Copyright PKS NONGSA 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com | Redesign by PKS NONGSA.