News Update :

Entri Populer

Seputar PKS

Taujih

Aleg PKS Sumbangkan 10 Persen Gaji Pertama Untuk Yatim

1 September 2014

PKS NongsaSeluruh anggota dewan dari Partai Keadilan sejahtera (PKS) di provinsi Aceh berkomitmen untuk menyumbangkan 10 persen dari gaji pertamanya untuk anak-anak yatim dari kalangan kader PKS.

Hal demikian diungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilda Sumatra Iie Sumirat di Banda Aceh, Senin (01/09).

Iie mengatakan seluruh Anggota dewan dari PKS baik yang sudah dilantik maupun yang sedang menunggu pelantikan sudah menyatakan kesiapan mereka untuk menyumbangkan 10 persen dari gaji pertama mereka. Ia berharap dana yang terkumpul nantinya bisa membantu untuk meringankan keluarga anak yatim kader PKS.  

“Kita tau orang tua mereka semasa hidupnya juga berjasa dalam membesarkan partai ini, kini mereka telah kembali kepada Allah, mereka meninggalkan anak-anak yang harus kita santuni,” lanjutnya.

Iie menambahkan hal serupa juga akan dihimbau untuk diikuti oleh anggota dewan dari PKS di provinsi lain, khususnya di pulau Sumatera, “Jadi kita mulai dari ujung Pulau Sumatera ini, Aceh,” katanya.

Tidak hanya itu, Iie menyebutkan kader-kader PKS yang saat ini sudah dipercayakan rakyat Aceh untuk duduk di parlemen agar terus meningkatkan rasa kepedulian sosialnya sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Selain itu ia meminta kader PKS untuk selalu siap siaga membantu orang-orang yang ditimpa musibah, seperti bencana alam.

“Kita harus selalu merasa terpanggil untuk membantu orang yang membutuhkan, diminta maupun tidak diminta, didaerah basis kita maupun bukan,” tambah Iie Sumirat.

Sementara itu Ketua DPW PKS Aceh Ghufran Zainal Abidin mengatakan anggota dewan dari PKS diseluruh Aceh berjumlah 28 orang, yang terdiri dari 24 di kabupaten/kota dan 4 orang di DPR Aceh.

“Selain itu juga ada satu orang wakil Aceh dari PKS di DPR RI, kita tidak melihat berapa jumlah mereka, tapi bagaimana mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh”kata anggota DPR Aceh ini.[dm/Humas PKS Aceh]


Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Anggota Dewan PKS Diminta Segera Lakukan Kerja Kerakyatan

PKS NongsaDPP Partai Keadilan Sejahteran (PKS) meminta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dari PKS se-Jateng yang terpilih melalui Pemilu 2014 untuk segera melakukan kerja kerakyatan setelah dilantik.

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PKS Zuber Safawi dalam pembekalan kepada 133 anggota DPRD kabupaten/kota dan 10 anggota DPRD Provinsi Jateng dari PKS, di Kota Semarang, Sabtu (30/8/2014).

Zuber dalam kesempatan itu menyatakan anggota Dewan dari PKS pada dasarnya adalah para dai, sehingga fungsi pelayanan keumatan harus tetap menjadi skala prioritas. 

”Setelah anggota Dewan dari PKS resmi dilantik di masing–masing kabupaten/kota harus segera bekerja untuk rakyat,” kata Zuber seperti dikutip solopos.com.

Para anggota Dewan dari PKS, lanjut dia, harus memiliki semangat untuk senantiasa berdakwah di parlemen sepanjang waktu. Selain itu, mereka juga diminta menjaga amanat Reformasi, serta terus berusaha membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, sesuai dengan cita- cita para pendahulu bangsa.

”Para calik dari PKS harus mempertahankan semangat dakwah, terus menerus dan senantiasa terus menjadi corong suara umat Islam dan masyarakat Indonesia,” harap anggota Fraksi PKSI DPR ini.

Meski sudah menjadi tokoh publik, sambung Zuber,  para anggota legislatif dari PKS  tetap sebagai seorang dai, sehingga supaya selalu bekerja berdasarkan platform partai, buka merespon suatu peristiwa tanpa arah yang jelas. Dia mengingatkan bahwa dakwah PKS tidak mengenal musiman, bukan hanya menjelang pemilihan umum (pemilu saja).

”Dakwah PKS, termasuk yang duduk di anggota Dewan dilakukan sepanjang tahun,” tandas salah satu pendiri PKS ini.

Muntafingah dari Bagian Humas DPW PKS Jateng menyatakan pembekalan para anggota Dewan dari PKS berlangsng selama dua hari, Sabtu-Minggu (30-31/8/2014). ”Materi pembekalan antara lain platform PKS, peta politik Jateng, kefraksian dan struktur partai,” ungkapnya.[dm]


Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Istri Nur Mahmudi Nyatakan Siap Pimpin Depok

PKS NongsaNur Azizah Tamhid, isteri Wali Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Nur Mahmudi Ismail yang juga merupakan satu dari tujuh orang bakal calon (balon) Wali Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan kesiapan dan kemantapan dirinya masuk dalam bursa nama balon PKS. Ia menilai setiap balon memiliki peluang yang sama.

Hal ini diungkapkan Nur Azizah di sela-sela mengikuti Pemilihan Raya (Pemira) internal PKS di rumah Ketua DPC PKS Cimanggis di Komplek Timah, Cimanggis, Depok. 

Ribuan kader terlihat antusias mendaftar guna mengikuti Pemira PKS ini sejak pagi dengan masuk ke dalam bilik suara hampir sama dengan proses pemilu.

Pemira ini bertujuan untuk menjaring calon wali kota Depok yang akan diusung pada Pilkada Kota Depok 2015 mendatang. Dalam Pemira ini ada 7 nama yang diusung dan akan dipilih oleh ribuan kader PKS Kota Depok. 

Selain Nur Azizah, nama-nama lain yang diusung dalam Pemira ini antara lain adalah Ketua DPD PKS Depok sekaligus anggota DPRD Depok terpilih Suparyono, mantan anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Anggota DPR  dapil Bengkulu yakni Sahfan Badri Sampurno, serta mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Ada juga calon eksternal yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok yakni Idris Abdul Shomad. 

Sebagaimana dikutip sindonews.com, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mendampingi istrinya yang masuk ke dalam pencalonan saat melakukan pencoblosan mengatakan dalam proses Pemira balon tidak boleh melakukan apa-apa.

"Saya tidak bisa berkomentar banyak, dalam proses Pemira balon enggak boleh melakukan apa - apa. Kalau sudah diputusin dalam hasil Pemira, baru bisa bertugas manuver sekuat mungkin, yang sekarang ini murni kadernya evaluasi," tegasnya.[dm]


Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Perwakilan LSF Akan Hadir di Sumbar

30 Agustus 2014

PKS Nongsa - Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat dari peredaran dan pertunjukan seluruh tayangan, baik film ataupun film iklan yang tidak sesuai dengan azaz, tujuan dan fungsi perfilman Indonesia, Lembaga Sensor Film (LSF) akan segera dibentuk di Kota Padang.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) yang diwakili oleh Djamalul Abidin sebagai Ketua Komisi B Lembaga Sensor Film (LSF) dan Pemprov Sumbar Irwan Prayitno pada Jumat sore (29/8) di Hotel pangeran Beach, Padang.

"Untuk Sumbar sendiri akan dibentuk pengurus LSF sebanyak 17 orang yang terdiri dari pemuka agama, akademisi, pemangku adat, seniman dan budayawan," kata Djamalul Abidin.

Dia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada pembentukan pengurus LSF di 7 Provinsi lainnya.

Sementara itu Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa LSF di Provinsi Sumbar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yakni pada Bab II Pasal 4.

"Pembentukan Pengurus LSF akan memberikan dampak yang positif di Sumbar, apalagi Sumbar memiliki norma agama dan norma adat yang masih kuat," kata Irwan.

Menurut Irwan, untuk target Pembentukan pengurus LSF di Sumbar akan disegerakan secepatnya, sedangkan untuk biaya operasionalnya akan dibebankan kepada APBD dan APBN.

Irwan mengharapkan  agar pengurus LSF Sumbar nantinya dapat bekerja dengan efektif, professional dan objektif, sehingga akan membantu masyarakat sumbar mendapatkan tontonan yang baik dan benar.[dm]



Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

PKS Ultimatum Anggota Dewan Terpilih

PKS Nongsa - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan waktu 3 bulan bagi anggota dewan terpilih untuk beradaptasi dengan tugas-tugas kedewanan. DPP PKS meminta anggota dewan terpilih dari PKS sudah bekerja secara maksimal pada Januari 2015.

Hal itu disampaikan wakil ketua DPP PKS Wilda Sumatera Idris Luthfi pada konsolidasi struktur dan pembekalan anggota legislatif PKS periode 2014-2019 di Banda Aceh, Sabtu (30/08/2014).

Idris meminta anggota DPR Aceh dan kabupaten/kota yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk terus belajar. PKS sendiri diakuinya akan terus membekali aleg-aleg terpilih agar mampu bekerja maksimal pada periode mendatang, menurutnya pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota dewan.

“Untuk PKS Aceh ini adalah pembekalan pertama mereka sebagai Aleg, sebelumnya juga sudah dilakukan pembekalan saat masih bestatus caleg, pembekalan-pembekalan ini akan terus berlanjut, sehingga setiap anggota dewan memahami fungsinya”kata Idris.

Ia menambahkan membaiknya kinerja dari anggota dewan PKS akan berdampak pada pemilu berikutnya, menurutnya jika masyarakat puas dengan kinerja anggota dewan dari PKS maka PKS akan lebih mudah menatap pemilu mendatang, oleh sebab itu ia meminta agar anggota dewan terpilih dari PKS untuk menampilkan prestasi yang baik untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Idris mengingatkan anggota dewan terpilih dari PKS di provinsi Aceh untuk menjaga jati diriya dan memahami betul fungsi mereka sebagai politisi yang juga akan mendapatkan amanah-amanah yang lebih besar kedepan, seperti calon Walikota, bupati bahkan calon gubernur, “Jadi menjadi anggota dewan ini bukan akhir dari karir mereka”lanjut Idris yang juga anggota DPR RI ini.

PKS Aceh bahas Koalisi untuk DPRA

Sementara itu ketua DPW PKS Aceh H. Ghufran Zainal Abidin mengatakan anggota dewan PKS dari seluruh Aceh yang terpilih pada pemilu legislatif 9 April lalu berjumlah 29 orang yang terdiri dari anggota DPRK di 23 kabupaten kota berjumlah 24 orang, DPR Aceh 4 orang dan DPR RI 1 orang.

“Anggota dewan terpilih ini sebagian besar merupakan wajah-wajah baru, tapi sebagian lainnya adalah incumbent, sebagian mereka ada yang sudah dilantik dan ada yang sedang menunggu pelantikan”ujar anggota DPR Aceh ini.

Ghufran menambahkan PKS Aceh sendiri saat ini sedang menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya di DPR Aceh dalam rangka membentuk fraksi setelah pelantikan pada September mendatang, mengingat jumlah anggota dewan PKS di DPRA yang berjumlah 4 orang tidak cukup untuk membentuk satu fraksi penuh.

“Satu fraksi kalau di DPRA minimal 7 orang, sebelumnya kita fraksinya gabungan dengan PPP, dan saat ini juga sudah ada pembicaraan untuk melanjutkan fraksi PPP-PKS ini untuk periode berikutnya”ujar Ghufran.

Sama hal nya dikabupaten/kota, Ghufran mengatakan aleg-aleg PKS akan berkoalisi dengan partai lain, kecuali untuk kota Banda Aceh Aceh yang bisa membentuk satu fraksi penuh, “Jadi jumlah anggota dewan kita bervariasi, ada yang satu orang, ada yang empat orang. Ada daerah yang kita berkurang jumlah anggota dewannya dari periode sebelumnya tapi ada juga yang bertambah”jelasnya.[dm/humas pks aceh]



Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Untukmu Anggota Dewan (PKS)


Untukmu Anggota Dewan (PKS)

Terbanglah..terbang..
Menyibak angin membelah langit
Jadilah kuat dan menguatkan
Jadilah besar dan membesarkan

Hotel mewah yang bakal kau singgahi
Adalah tanah becek perkampungan
tempat kami menebar brosur menawarkan nama
AC-nya yang dingin...
Tak sedingin malam yang pernah kami lewati
Ketika memasang spanduk bergambar wajahmu

Oh !.berpaculah bagai kuda perang
Jangan takut menyampaikan kebenaran
Jangan ketiduran di medan perjuangan

Oh !..melesatlah jauh laksana anak panah
Sejauh sampai menuju sasaran
Tapi jangan lupa pulang

Biarlah kami disini menunggumu dalam rindu
Sekedar mengenang kisah kita dahulu

Oleh: Antho Bandara



Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

[Catatan Humas Dewan PKS] Dear Legislators

29 Agustus 2014

PKS Nongsa - Ba’da salam, tahmid wash shalawat.

Yang kami hormati unsur DPP - Wilda Sumatera yang insyaallah akan segera hadir. Para ustadz ustadzah anggota dewan terpilih maupun khususnya yang telah dilantik. Para ustadz ustadzah yang berkenan hadir dalam forum ini. Sebelumnya terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pentingnya humas bagi aleg-anggota legislatif/ dewan.

Sesi ini perlu terus diingatkan bahwa humas sangat penting bagi anggota dewan. PR –Public Relation – humas yang cakupannya bukan hanya kliping koran atau –konyolnya – tukang antar surat, tapi humas yang mencoba menjadi jembatan informasi antara anggota dewan dengan stakeholders yang kepadanya ia harus melakukan komunikasi.

***

Jika kebutuhan untuk branding agak kelewat advance untuk dipahami, mari kita mulai terlebih dulu dari yang lebih praktis, yaitu bagaimana membangun komunikasi.

Kemarin, via whatsapp kami mengadakan survei kecil-kecilan persepsi kader tentang anggota dewan PKS. Pertanyaannya hanya 3. Pertama, apa persepsi yang tertangkap jika mendengar kata “anggota dewan PKS?”. Kedua, apakah persepsi  tsb muncul karena – pilih salah satu: a. Kenyataannya memang demikian. Anda tahu betul keadaannya memang begitu, atau b. Sekedar mengira-ngira. Sejatinya tidak punya informasi yang cukup.

Untuk pertanyaan kedua ini – seperti diduga – sebagian besar menjawab b. Mereka tidak punya cukup informasi . Ketiga, apakah mereka setuju jika fraksi/anggota dewan PKS membangun komunikasi yang lebih intens dengan kader? Jika ya, apa saja bentuk perangkat komunikasi anggota dewan PKS dengan kader yang paling efektif. Saran-saran terkait poin ketiga ini luar biasa. Ada yang bahkan minta update harian via online dari para anggota dewan PKS se-Lampung.

Merujuk sepanjang 5 tahun yang lampau, kader yang kami survei menyatakan sepertinya ada keengganan, sepertinya, dari anggota dewan kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan apa yang telah ia kerjakan kepada kader maupun publik. Sekali lagi ini mungkin asumsi yang tidak bisa gebyah uyah, tapi kita patut beranjak dari sini.

Mengapa enggan membangun komunikasi?

Mengapa masih muncul persepsi bahwa anggota dewan cenderung enggan membangun komunikasi dengan publik maupun kader? Ada tiga kemungkinan yaitu pertama, secara individual masih ada anggota dewan yang perlu di-upgrade dalam hal kemampuan berkomunikasi terutama dengan publik. Mengingat banyaknya sarana bimtek dsj, tentu upgrade kemampuan komunikasi publik – secara individual – bukan sesuatu yang terlalu rumit dilakukan anggota dewan. Secara praktis, kerja-kerja komunikasi publik juga dapat terbantu dengan menghire staf atau asisten yang punya kemampuan membuat rilis dan mengelola media sosial.

Kedua, korelasi antara keterbukaan dengan akses publik dan akuntabilitas. Alasan ini agaknya perlu digarisbawahi. Jadi, enggan membangun komunikasi bukan karena tidak mampu berkomunikasi, namun kuatir semakin besar akses publik pada ujungnya membuat tanggungjawabnya lebih besar. Kuatir ia lebih “mudah diganggu”. Namun toh, bukankah anggota dewan memang pejabat publik? Bukankah berkomunikasi dengan publik adalah sesuatu yang niscaya? Dapat terpilihpun tentu karena membangun komunikasi dengan masyarakat.

Ketiga, alasan keamanan dan strategi. Tentu saja tidak semua hal perlu disampaikan ke publik pun kader. Hal-hal yang strategis dan cenderung ‘berbahaya’ jika dipublikasi, tentu saja harus disimpan baik-baik. Benar bahwa humas bukan hanya bermakna bicara, sebar, dan sampaikan, namun juga harus pandai memilah mana yang tidak boleh dibicarakan, disebarkan, dan disampaikan.

Yang jadi soal jika semua hal terkait dewan menjadi top secret :D ... Sedangkan di sisi lain ada kader yang minta diberi info kegiatan dewan setiap pekan sebagaimana taklimat tarbawi :DD ... Ini tentu dua ekstrim yang berlebihan. Frekuensi bisa disepakati tri wulanan, atau semesteran, atau minimalisnya tahunan. Merujuk salah seorang al-akh yang menjawab survei kami, “Jangan sampai, sudah lima tahun begitu kami mau direct selling‘menjual’ anggota dewan, kami tidak tahu apa-apa karena  memang tidak pernah menerima informasi tentang dewan yang mau diperjuangkan.”

Memilih untuk tidak mau berkomunikasi sudah menjadi bentuk komunikasi itu sendiri.

Demikianlah. Pilihan untuk tidak mau berkomunikasi justru menjadi sarana ampuh untuk mengomunikasikan bahwa memang “anggota dewan PKS sama saja dengan anggota dewan yang lain”. Publik secara sederhana membuat kesimpulan karena tidak ada diferensiasi pada anggota dewan PKS. “Kami sudah bekerja 5x lebih keras, mengapa masih dianggap sama saja dengan yang lain?” Sederhana, karena anggota dewan PKS enggan – atau tidak sempat? atau beranggapan tidak penting – untuk mengomunikasikan perbedaannya. Mohon maaf jika asumsi ini salah.

***

Titik Nadir Jembatan Informasi Dewan-Kader

Anggota dewan PKS setidaknya harus membangun komunikasi dengan 6 pihak yaitu (1) mitra – pemerintah maupun swasta, (2) tim intra fraksi (F-PKS) dan struktur partai, (3) anggota dewan lintas partai, (4) kader, (5) konstituen, dan (6) publik [dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menafikan komunikasi dengan istri/suami/keluarga anggota dewan yang tentu juga sangat penting. Upaya menghadirkan istri/suami anggota dewan dalam pembekalan dewan kali ini pun patut diapresiasi).

Anggota dewan – terutama para petahana – tentu sangat mafhum dan lebih fasih soal bagaimana berinteraksi dengan keenamstakeholder tersebut. Terkait humas dewan, mari kita lebih merujuk pada komunikasi antara anggota dewan PKS dengan 3 unsur terakhir yaitu kader, konstituen, dan publik.

Ada pengalaman menarik ketika menemani beberapa akhwat direct selling (DS) di kampanye pemilu legislatif yang lalu. Jadi ada seorang bapak yang protes dengan menyebut dua anggota dewan kota dan seorang anggota dewan provinsi (dari PKS) yang saya sangat tahu bahwa yang beliau tuduhkan tidak benar. Paling tidak saat itu, sepanjang yang saya mampu jelaskan, saya bisa membela para anggota dewan yang disebut-sebut.

Tapi mari bayangkan ikhwan akhwat kita terjun DS lima tahun yang akan datang. Apakah mereka bisa berargumen dengan kondisi yang sama, yang didasari kepahaman karena memiliki informasi tentang para anggota dewan PKS sehingga bisa memberikan pembelaan? Dengan minimnya pemahaman akan pribadi maupun kinerja dewan, tentu sulit bagi kader untuk all out memperjuangkan anggota dewannya.

Hasil pemilu legislatif 2014 semakin membuktikan bahwa kader adalah mata tombak paling tajam pemenangan pemilu. Membangun optimisme bahwa kader pasti berhusnudzon dengan para qiyadah dan berharap mereka habis-habisan memperjuangkan anggota dewannya, namun tanpa bekalan info yang cukup, tentu amat naif.

Kader harus menjadi titik tekan bagaimana seharusnya humas dewan berperan. Ke depan, amat sangat dibutuhkan jembatan informasi berkala antara anggota dewan di semua level dengan kader. Ketika kader tahu bahwa anggota dewan sungguh-sungguh bekerja dan bersedia membuka jalur komunikasi, maka segala zhon tentang rumah baru, mobil baru, dsj insyaaLLah menjadi tidak relevan lagi. InsyaaLLah.

Dengan konstituen dan publik, anggota dewan perlu mengombinasikan seluruh sarana komunikasi baik tatap muka, media massa konvensional, maupun media sosial. Sarana komunikasi yang paripurna 360°. Sekedar catatan khusus tentang relasi anggota dewan PKS dengan pers, amat disayangkan jika di periode mendatang masih ada anggota dewan yang alergi berhubungan dengan pers/wartawan dengan alasan apapun termasuk alasan bahwa berita media massa tidak punya efek terhadap pemerolehan suara.

Belajar dari hantaman sepanjang 2013-2014 termasuk yang bertubi-tubi via media, di periode 2014-2019 ini hoping for the best but expecting the worst, kita tak berharap ada isu yang negatif keluar dari anggota dewan – pun pejabat publik PKS lainnya. Namun apabila kemudian ada yang negatif yang keluar dari pejabat publik kita, setidaknya kita sudah tahu harus melakukan apa. Jika perlu ada pelatihan mengelola isu negatif berdampingan dengan pelatihan humas lainnya.

Khatimah

Anggota dewan memang salah satu elemen saja dalam partai dakwah ini, namun ia masih merupakan etalase partai. Jika seluruh kader diposisikan sebagai humas, maka sesungguhnya anggota dewan PKS menempati posisi bersisian dengan pimpinan partai dalam hal representasi humas partai, bukan semata Ketua Bidang Humas :D. Anggota dewan sejatinya adalah humas partai itu sendiri.

Fungsionalisasi humas anggota dewan PKS – sebagaimana pemenuhan indikator kinerja dewan lainnya – secara ideal hendaknya diback-up oleh struktur. Idealnya, setiap fraksi PKS memiliki staf khusus yang menjalankan fungsi sebagai humas. Minimal fungsi-fungsi kehumasan dewan bisa dititipkan pada asisten/staf. Jangan sampai ada keraguan lagi bahwa anggota dewan PKS harus membangun komunikasi dengan publiknya.

Tentu masih bergelayut semua harapan pada anggota dewan. Namun saya setuju bukan saatnya lagi menambah beban anggota dewan dengan harapan-harapan yang hiperrealitas, harapan-harapan yang melampaui kemampuan anggota dewan untuk memenuhinya. Saatnya anggota dewan dibantu untuk dapat menggenapkan muwashofatnya dengan baik dan kelak mengakhiri amanahnya dengan husnul khotimah.

Wallahu ‘alam.



Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Kepala Sekolah yang Baik ini Akhirnya Jadi Wakil Rakyat di Senayan

PKS Nongsa - Sekitar tahun 1992, mungkin akan menjadi tahun yang penuh dengan penderitaan sekaligus paling terkenang dalam hidup pria satu ini. Saat itu, sang istri yang tengah hamil tua terpaksa melahirkan anak kedua di rumah biasa, bukan rumah bersalin seperti layaknya Ibu – ibu hamil lainnya. Fikri Faqih, begitulah nama pria yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, tak menyangka bahwa keputusannya untuk bergabung dengan para aktivis tarbiyah mendapat penolakan yang sedemikian ekstrim. Hampir semua rumah bersalin di Slawi, Tegal, jawa Tengah menolak kelahiran putra kedua Fikri, Miqdad, dikarenakan hanya satu hal. Fikri dan keluarga waktu itu dicap pengikut aliran sesat, sehingga semua rumah bersalin menolak untuk membantu kelahiran sang istri.

Namun demikian setelah Fikri dan sang istri terus berjalan menggunakan Vespa, meminta pertolongan seseorang, pada akhirnya sang bayi pun lahir dengan selamat, berkat bantuan sekeluarga yang baik hati di daerah Pesayangan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itulah sekelumit kisah yang cukup menyedihkan bagi Fikri, dan para aktivis dakwah dimasa awal kelahiran dakwah. Mereka  disebut oleh masyarakat sekitar sebagai aliran yang berbeda dan cenderung menyesatkan masyarakat.

Tahun 1990an, saat benih – benih dakwah ini mulai bersemi, tribulasi dan tantangan hebat memang langsung menghampiri jamaah ini. Cobaan berupa fitnah yang dahsyat pun sempat di alami oleh Fikri. Kajian – kajian yang sering dilakukan oleh jamaah Ulinuha Tegal yang menjadi satu – satunya lembaga resmi dakwah waktu itu, membuat masyarakat sekitar merasa asing dengan kebiasaan para jamaah Ulinuha. Itulah yang membuat jamaah ulinuha dan para kader didalamnya menerima fitnah yang luar biasa karena dianggap sesat. Dan bagi Fikri dan kawan – kawannya di generasi awal tarbiyah, hal tersebut tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berbekal keyakinan yang sepenuh hati, Fikri pun tetap pada komitmennya untuk terus berjuang bersama dakwah, hingga kini, dan selamanya.

Bergabung bersama generasi awal dakwah
A Fikri Faqih, pria yang saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua DPW PKS jawa Tengah, mungkin tak menyangka rintisan dakwah yang dulu ia rasakan bersama segelintir teman – temannya, saat ini berkembang sangat pesat, membuat Partai, ikut Pemilu, dan ikut berkontribusi dalam melayani masyarakat. Karakter organisatoris memang sangat melekat dalam diri seorang Fikri Faqih. Tercatat, sejak SMP dirinya sudah mulai aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Slawi Kabupaten Tegal. Bahkan saat memasuki masa SMA, Fikri sudah menduduki jabatan Ketua Pengurus Daerah (PD PII) pada tahun 1979. Dan semenjak itu pula sentuhan tarbiyah mulai ia rasakan, karena ia bersinggungan langsung dengan Zuber Safawi, yang saat ini menjabat sebagai Aleg DPR RI.

Hal yang paling menarik adalah saat Fikri mulai masuk di ranah kehidupan kampus, saat ia mengambil jurusan Pendidikan Teknik Elektro IKIP Negeri Semarang, (sekarang Unnes). Meski dia pada awalnya tak begitu aktif di PII, namun aktifitasnya yang berbau masjid masih terus ia lakukan. Menjadi pengurus Masjid Al – Huda Kampus IKIP Negeri Semarang, sampai yang paling mengesankan adalah ketika memperjuangkan hak – hak muslimah untuk berjilbab melalui gerakan Jilbab di sekolah.

Karena pada waktu itu memang pemerintah terutama instansi pendidikan sangat ekstrim memperlakukan aturan seputar jilbab. Dan bahkan sampai ada muslimah yang ketika ketahuan berjilbab, langsung dikeluarkan dari kelas. Untuk itu pada akhirnya Fikri bersama teman – teman masjidnya berjuang sekuat tenaga untuk mengadvokasi kaum jilbabers tersebut. Dan pada akhirnya setelah berjuang dengan segala cara, muslimah pun dapat menikmati kebebasannya dalam menutup aurat dengan jilbab.

Setelah sempat tidak aktif di PII, Fikri kemudian kembali ke organisasi ini dan langsung menjabat sebagai Wakil ketua Pengurus Wilayah (PW PII) untuk periode 1983 -1986 bersama koleganya Ikhsan Mudzakir. Keaktifannya kembali di PII inilah yang menjadi cikal bakal pertemuannya dengan Mutamimul ‘Ula, perintis dakwah Jawa Tengah, hingga akhirnya prosesi rekrutmen tarbiyah pun terjadi. Pada waktu itu tahun 1986, sejak kuliahnya usai, ia dihubungi Mutamimul ‘Ula untuk mengikuti Dauroh Rekrutmen Tarbiyah, dan pada akhirnya ia resmi ikut halaqoh yang dibina langsung oleh Mutamimul ‘Ula. Fikri ikut liqo bersama Kamal fauzi, Jatmiko (sekarang Ketua Partai Bulan Bintang), Ferry Firman, Abdul Wakhid, dan Zuber Safawi.

Selain ikut halaqoh tarbiyah, Fikri juga ditarik untuk membantu mengajar di STM Muhammadiyah Slawi, dan dijadikan kepala sekolah STM mengingat waktu itu sekolah ini baru rintisan. Karena posisi Fikri yang menjadi kepala Sekolah inilah, Fikri juga bisa mengajak para guru di Sekolah untuk ikut mengaji. Namun demikian, awal tahun 1990an, Fikri dan teman – temannya mulai dicurigai sebagai ajaran sesat. Sampai kemudian terdengar istilah untuk para aktivis dakwah ini dijuluki kaum sujud nglabruk dan injak – injak kaki. Hal itu juga karena diakibatkan pada waktu itu para aktivis dakwah ini berbeda dalam penetapan Hari raya. Hari Raya pemerintah hari Kamis, sementara jamah dakwah yang tergabung dalam Mahad Ulinuha ini ber idul Fitri pada hari Selasa. Hal ini juga yang mengakibatkan masyarakat sekitar memberikan cap aliran sesat kepada jamaah Mahad Ulinuha yang berisikan para generasi awal tarbiyah. Sehingga selain kelahiran anak keduanya ditolak karenan tuduhan semacam ini, Fikri diturunkan jabatannya menjadi Guru Biasa, bukan lagi sebagai Kepala STM Muhammadiyah. Namun demikian hal tersebut tak menyurutkan langkah Fikri untuk selalu istiqomah di dalam dakwah.

Setelah menikah pada tahun 1990, Fikri kemudian mendapatkan amanah dakwah menjadi Ketua Dewan Pembina Mahad Ulinuha. Amanh baru menjadika Fikri semakin semangat untuk memperkarya wawasan di bidang dakwah dan tarbiyah. Hal itu dilakukan dengan mengikuti liqo tansiqi yang diselenggarakan di Yogyakarta, Surakarta, Tegal, dan Jawa Timur. Hal itu terus dilakukan Fikri dan teman – teman seangkatannya seperti kamal Fauzi, Muhammad Haris, dan teman – temannya yang lain sampai menjelang awal berdirinya Partai keadilan (PK) yang kelak menjadi organisasi resmi para aktivis dakwah pada tahun 1998.

Menjelang diputuskannya deklarasi pembentukan PK, seluruh aktivis dakwah di Indonesia melakukan pemungutan suara meminta jajak pendapat kader – kader di daerah, terkait memilih Ormas atau Parpol. Fikri yang waktu itu juga memiliki hak suara termasuk yang memilih pembentukan Ormas daripada Partai. Akan tetapi karena suara terbanyak adalah Partai, maka diputuskanlah pembentukan PK, yang di deklarasikan di Masjid Sunda Kelapa, Depok. Di Jawa tengah ada Jamaah yang mewakili aktivis dakwah dari wilayah, yakni Jamaah Ulinnuha di eks-Karesidenan Pekalongan, Jamaah Qolbun Salim yang mewakili eks karesidenan Surakarta. Setelah PK berdiri, Partai ini lalu berhak mengikuti Pemilu pertama kali pasca reformasi, yaitu tahun 1999.

Fikri Faqih yang pada Pemilu 1999 masih menjabat sebagai Guru PNS di SMK Muhammadiyah Slawi, menghadapi peraturan baru, yaitu PP No 5/12/1999 tentang PNS yang tidak diperbolehkan menjadi anggota Partai Politik. Padahal  waktu itu Fikri diminta untuk menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) Kabupaten Tegal. Pada akhirnya setelah konsultasi dengan keluarga, murobbi, dan para koleganya, Fikri melepas jabatannya sebagai guru dan lebih memilih terjun ke Partai Politik PK yang dia besarkan bersama teman – temannya para aktivis dakwah. Singkat cerita, Fikri Faqih pada akhirnya terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tegal pada tahun 1999.

Guru Teladan

Peraturan Pemerintah (PP) No 5/12/1999 tentang PNS yang tidak diperbolehkan menjadi anggota Partai Politik rupanya membuat bimbang sosok Fikri faqih. Dia harus memilih tetap menjadi PNS atau melepasnya agar bisa bergabung menjadi Anggota Partai keadilan (PK). Setelah berkonsultasi dengan keluarga, akhirnya Fikri memilih untuk bergabung dengan PK. Padahal kalau dikalkulasi dari tingkat kesejahteraan, menjadi guru pada waktu itu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari sekedar Anggota DPRD. Pada tahun itu, 1999, Gaji PNS adalah 710.000, selisih 100.000 dari gaji DPRD yang hanya memiliki gaji 610.000.

Namun bagi Fikri, hal tersebut tergantung motivasinya, dan dia lebih memiliki motivasi untuk terjun dalam dunia politik, melayani masyarakat, dan pelan – pelan memperbaiki bangsa yang sedang dalam masa transisi. Oleh karena itu dengan tekad bulat dan dukungan penuh dari pihak keluarga, kerabat, dan para aktivis dakwah di seluruh Jawa Tengah, Fikri Faqih maju menjadi Caleg DPRD Kabupaten Tegal periode `1999-2004. Pada akhirnya Fikri terpilih menjadi Anggota DPRD Partai keadilan.

Walaupun sudah melepaskan jabatannya sebagai PNS, kontribusi Fikri dan prestasi di dunia pendidikan sungguh luar biasa. Fikri pernah menjadi Guru teladan ketiga dan satu –satunya dari Sekolah Swasta yang meraih kategori ini. Kategori guru teladabn ini ia dapatkan setelah dirinya aktif menjadi Juri dalam Lomba Karya Ilmiah remaja (KIR) yang diselenggarakan di skeolah – sekolah Tegal. Selain itu, Fikri juga aktif menulis di berbagai media massa, sehingga hal tersebut menjadikan diirnya Guru Teladan Kabupaten Tegal.

Menjadi Qiyadhah Dakwah Jawa Tengah

Fikri Faqih seperti ditakdirkan terlahirkan menjadi juru selamat dan kader dakwah yang membawa kebermanfaatan bagi ummat. Hal itu tak lepas dari perannya yang sangat sentral untuk Partai dakwah yang ia rintis sejak awal tahun 1990an sampai akhirnya menjadi besar dengan gerbong Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tercatat setelah dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal, amanah struktural pun menghampirinya. Tahun 1999 diamanahi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Tegal. Kemudian pada tahun 2000- 2004, Fikri diberikan amanah sebagai Ketua Daerah Dakwah Lima (Dadali) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah. Setelah sukses merintis dakwah dan membangun di daerah dakwah lima, Fikri kemudian diamanahi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah, terhitung sejak tahun 2004 – 2009.

Seiring pergantian pengurus di DPW, Fikri kemudian melanjutkan kiprahnya dalam Partai Dakwah dengan menjadi Ketua DPW PKS Jateng untuk periode 2010 – 2015. Tentu berbagai bekal dan pengalaman Fikri selama ini menjadi modal baginya untuk menjadi qiyadhah dakwah Jawa Tengah, mengkorrdinasikan DPD – DPD se-jawa tengah dalam mengemban amanah dakwah.

Sang Qiyadhah pelayan rakyat

Selain menjadi sosok qiyadhah atau pemimpin bagi PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih juga sejak awal berdirinya Partai langsung berkecimpung dalam kontribusi kepada masyarakat. Hal itu dilakukannya sejak dia menjadi Anggota DPRD PK Kabupaten Tegal. Ia adalah satu – satunya Aleg dari PK waktu itu yang langsung menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PPK (Persatuan Pembangunan dan Keadilan), karena waktu itu PK bergabung dengan PPP di DPRD Kabupaten Tegal. Berada Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan. Fikri dianggap pas oleh koleganya sesama anggota DPRD lainnya menjadi sekretaris Komisi karena pengalaman Fikri yang memang pernah menjadi organisatoris saat masih kuliah, yakni di PII.

Setelah selesai menjadi Aleg DPRD Kabupaten, sesuai hasil keputusan Syuro, Fikri dicalonkan menjadi Aleg Provinsi dari Dapil 10, dan pada akhirnya bersama 7 orang rekannya, yakni Agus Abdul Latif, Kamal Fauzi, Aisyah Dahlan, Mahmud Mahfudz, Muhammad Haris, dan Sukoco terpilih menjadi aleg Provinsi Jawa Tengah dari PKS. Dan dikarenakan pengalamannya pernah sebagai Aleg, Fikri kemudian didaulat untuk menjadi Ketua Fraksi PKS, sampai 2009.  Selain jadi Ketua Fraksi, Fikri juga menjabat sebagai Koordinator Aleg PKS se-Jawa tengah. Dan seringkali Fikri menyelenggarakan agenda pertemuan bersama dengan Aleg PKS se-jateng.

Tahun 2009, untuk kedua kalinya Fikri Faqih dipercaya masyarakat di Dapil 10 menjadi Aleg Provinsi untuk kedua kalinya, kali ini, dia pun langsung mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk masa bakti 2009 – 2014. Dengan demikian Fikri menjadi wakil rakyat sejak tahun 1999 sampai 2014, atau kurang lebih sekitar 14 tahun. Tentu waktu yang sangat lama untuk bisa berkontribusi dengan masyarakat, dan lebih dekat dengan rakyat jawa Tengah.

Pejabat yang sederhana

Meskipun jabatannya saat ini adalah sebagai seorang Wakil Ketua DPRD Provinsi dan juga Ketua DPW PKS Jawa Tengah, hal tersebut tidak merubah wataknya yang selalu ingin tampil sederhana. Hal itu dibuktikan ketika awal – awal Fikri datang ke Semarang, dia langsung taat asas dengan berdomisili di Semarang. Karena memang waktu itu sesuai UU Tahun 2004 tentang SUSDUK, menyatakan bahwa Aleg Provinsi harus berdomisili di Ibukota Provinsi. itulah yang pada akhirnya membuat Fikri harus berdomisili di Semarang. Tepatnya waktu itu dengan mengontrak di Jalan Menteri Supeno Semarang.

Walaupun kemudian pada tahun 2006 sudah memiliki rumah sendiri di kawasan palebon, Semarang, hal itu tak mengubah kesederhanaan dalam sikap dan perilakunya. Ia pun mengajarkan kepada anak – anaknya untuk selalu hidup dalam kesederhanaan. Ia memberikan pembelajaran kepada anak – anaknya bahwa seseorang harus selalu siap dengan segala kondisi yang ada. Kadang berada diatas, dan juga di bawah.

Fikri juga selalu berpedoman bahwa setiap kader dakwah harus siap dengan segala kondisi yang ada. Bahasa yang ia gunakan adalah sam’an wa tho’atan. Siap ditunjuk kapanpun untuk mengemban amanah dakwah, akan tetapi disatu waktu yang lainnya, juga harus siap ketika tidak dijadikan apa – ada dalam dakwah ini. Yang terpenting dari semua itu menurut Fikri adalah bahwa jadikan setiap aktivitas ini bernilai dengan dakwah, fokus dengan dakwah, insyaallah hasilnya akan dicapai ketika ikhlas menerimanya.

Kini Fikri terpilih menjadi salah satu dari empat wakil rakyat dari Jateng yang duduk di Senayan. Fikri pun siap melaksanakan amanah rakyat, menjadi pelayan masyarakat Indonesia.[dm/pksjateng]



Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

PKS: Didalam Kenaikan Harga BBM Ada Kezaliman

PKS Nongsa - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengungkapkan kenapa pihaknya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diwacanakan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Hal ini kata Fahri, di dalam kenaikan harga BBM tersebut ada kezaliman.

"Kenapa PKS ikut #tolakkenaikanbbm karena di dalamnya ada kezaliman. Bagi yg tak berdaya," tulis Fahri pada akun Twitter-nya #Fahrihamzah, Kamis (28/8).

Fahri menjelaskan bahwa sikap PKS menolak kenaikan harga BBM adalah sikap PKS yang konsisten bersama PDIP menolak kenaikan harga BBM.

"Ini sikap kami (PKS-red) yang selalu konsisten bersama PDIP. #tolakkenaikanbbm," lanjutnya.

Menurut Fahri, PKS menolak kenaikan harga BBM bukan karena tidak faham ekonomi makro tetapi akibat mikro kebijakan ini kepada neraca keuangan keluarga masyarakat Indonesia.

"Siapa yang berani menjamin akibat kenaikan harga BBM? #tolakkenaikanbbm," tanya Fahri.

"Kenapa rakyat hanya jadi korban bagi penyesuaian kebijakan elite yang mereka gak paham? #tolakkenaikanbbm," pungkasnya.[dm]







Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Aleg PKS Merupakan Etalase Partai di Parlemen

28 Agustus 2014

PKS NongsaKetua DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Chairul Anwar mengatakan para anggota legislatif (Aleg) PKS merupakan etalase partai di parlemen. Untuk itu, Aleg PKS diharapkan mampu mengemban misi partai dan menjaga kehormatan partai sebagai partai dakwah dimanapun mereka berada.

"Maka Aleg PKS wajib PKS, maksudnya segala sikap, perkataan dan tingkah lakunya di parlemen maupun di masyarakat mewakili PKS sebagai sebuah partai dakwah," ujar Chairul dalam rapat paripurna yang bertajuk Konsolidasi dan Pembekalan Aleg PKS se-Provinsi Riau di Kantor DPW PKS Riau Jl. Sukarno-Hatta, Pekanbaru, Kamis (28/8).

"Aleg PKS tidak boleh berkhianat terhadap amanah yang diembannya," tegas pria yang biasa dipanggil ustadz oleh kader PKS ini.

Chairul mengatakan, dalam perubahan iklim dan situasi perpolitikan saat ini, ada hal penting yang juga perlu diperhatikan oleh para Aleg PKS.

"Menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama ketika institusi legislatif kini menjadi sorotan publik dengan banyaknya oknum-oknum aleg yang terjerat pada masalah hukum dan moralitas," bebernya.

Guna mengantisipasi hal tersebut, jelas Chairul, PKS akan selalu mengedepankan sikap kewaspadaan dan berhati-hati, termasuk melakukan konsolidasi dengan rapat paripurna seperti ini secara berkala dan disupervisi langsung oleh DPP PKS.

Melalui kegiatan ini juga, PKS ingin memastikan supaya  terjaganya karakter para Aleg baik secara moral, sosial dan profesional. Tujuan mulia tersebut tentunya menjadi harapan semua pihak, kita nantikan saja kejutan apa yang mampu ditunjukkan PKS di Parlemen nantinya.

Selain Chairul Anwar, acara konsolidasi ini juga dihadiri narasumber lain dari DPP PKS Wilda Sumatera, diantaranya Muhammad Gazali dan Ansori Siregar serta seluruh ketua DPD PKS didampingi ketua pembinaan kader dari masing-masing daerah.[dm/adinov]


Klik gambar dibawah ini untuk mendownload Aplikasi Android & BB
Aplikasi Android Klik Disini Aplikasi BlackBerry

Cerita Bang Antho

Kiprah Kami

Seputar Politik

Seputar Nusantara

 

© Copyright PKS NONGSA 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com | Redesign by PKS NONGSA.