News Update :

Entri Populer

Seputar PKS

Taujih

Ratusan Advokat Bela Prabowo-Hatta

24 Juli 2014

PKS Nongsa - Sebanyak 200 orang pengacara atau advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Merah Putih (TPMP) menangani perkara pemilihan  presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekitar 200-an orang advokat, dari kantor saya, dari kantornya Pak Alamsyah, dan lain-lain," ujar salah satu advokat dari TPMP, Firman Wijaya dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis sore (24/07/2014).

Tim yang membela Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa itu juga telah menyediakan bukti berupa berbagai dokumen dan saksi-saksi."Ada saksi yang akan bicara, dan memberikan testimoni," ucap Firman.

Firman jugaengatakan, pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan ke MK pada Jumat (25/7/2014). Rencananya akan dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa."Harapan kami beliau bisa datang, setelah salat Jumat," katanya.[dm/sindonews]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Tim Prabowo-Hatta Temukan Bukti Kecurangan Baru KPU

PKS Nongsa - Tim Prabowo-Hatta menemukan banyak keganjilan dan indikasi kecurangan dalam gelaran pilpres 2014. Tim pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu menemukan bukti indikasi kecurangan baru yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.

"Di lapangan terjadi kasus baru, TPS yang sudah di kunci suaranya tadi malam ditemukan pembukaan kotak suara yang sudah di segel," ujar anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didiek Supriyanto dalam konfrensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta (Kamis malam, 24/7).

Kasus tersebut antara lain terjadi di salah satu TPS di Jakarta Utara. Didiek mengatakan sangat menyayangkan karena pihak Prabowo-Hatta tidak diberi tahu kotak suara dibuka. Tak hanya di Jakarta Utara, aksi ini juga ditemukan di Jakarta Pusat.

"Di Jakarta pusat juga terjadi pembukaan kotak suara dengan alasan ada rekomendasi dari Bawaslu. Sudah diputuskan tanggal 22 kemarin tapi kenapa hari ini masih diadakan pembukaan," sambungnya.

Akibatnya, sebut Didiek, pihaknya curiga jika ada upaya untuk menutupi kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu oleh pihak penyelenggara.

"Misalnya kalau tidak ada A5 baru ditambahkan, makanya ini kami minta tolong Polri kalau bisa dipasang police line di lokasi," tandasnya.[dm/rmol]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Hatta Rajasa Tegaskan Hubungannya dengan Prabowo Tetap Solid

PKS Nongsa - Untuk pertama kalinya, sejak diumumkan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Hatta terihat jalan bersama hari ini (Kamis, 24/7).

Keduanya datang menyambangi gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terletak di TB, Simatupang Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengecek kesiapan timnya dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jumat besok (25/7).

"Sudah disiapkan semua, pokoknya sudah siap insya Allah," tegas Prabowo Subianto ketika ditanya terkait kesiapannya berperkara di MK.

Sedangkan Hatta Rajasa yang datang mendampingi Prabowo nampak santai kala ditanyai perihal keberadaannya selama ini.

"Saya ada, kamu saja yang nggak pernah ngelihat," komentarnya.

Hatta juga tak lupa menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo Subianto dan koalisi merah putih tetap solid.

"Tidak retak, ah mengada-ada saja, ini masih solid sampai akhir," tandasnya.[dm/rmol]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Mencari Keadilan


Mencari Keadilan

Sungguh, kemenangan yang sudah di tangan itu
Belum bisa membuat kalian tidur tenang
Belum bisa membuat kalian  mengembangkan senyuman
Belum bisa membuat kalian mengepalkan tangan
Belum bisa membuat kalian mengeluarkan suara dengan lantang
Lantas berteriak "KAMI MENANG"...!!!

Sungguh, simpanlah dulu mimpi kalian
Simpanlah dulu harapan kalian
Simpanlah dulu keinginan kalian
Simpanlah dulu semua ambisi kalian
Dalam peti kehampaan yang berisi
ribuan dusta dan kecurangan

Ingatlah, pertarungan yang sesungguhnya baru kita mulai, kawan...
Seiring dengan terdengarnya genderang perang
Namun bukan kami yang telah menabuhnya
Kesombongan dan keculasan kalianlah
yang terpaksa membuat kita harus berhadap-hadapan sekarang

Sungguh, kekuasaan bukan semata-mata menjadi tujuan
Bukan pula untuk memenuhi pundi-pundi kami dengan butiran intan
dan permata berlian
Apalagi cuma untuk mencari sesuap makan

Kami maju atas nama suara rakyat
yang sudah diabaikan
Karena hak kami dan mereka
Sudah kalian rampas tanpa perasaan
Di sini...kami hanya menuntut sebuah keadilan yang tercampakkan
Dalam kubangan demokrasi kepahitan
Di sini...semua akan turut menyaksikan
kami, kalian, mereka dan juga Tuhan
Semoga kebenaran akan berpihak pada kebenaran
Jikapun tidak...biarlah menjadi sebuah kepasrahan dalam doa dan harapan
Masih ada pengadilan masa depan
yang di dalamya tak ada lagi sandiwara
yang bisa kita main dan perankan...

Pamulang, 24/7/2014
(di sela-sela waktu dan dekapan i'tikaf kutemukan "ilham")

Oleh: Ria Dahlia
Follow @RiaSanusi on Twitter




Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Jika MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang, Rakyat Harus Terima

PKS Nongsa - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pasangan pemenang pilpres 9 Juli 2014, namun Jokowi-JK baru bisa dinilai sah, apabila Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan sidang perselisihan hasil pilpres dan menyatakan pasangan Jokowi-JK yang menang pilpres. Tapi, jika keputusan MK lain, memenangkan Prabowo-Hatta karena ditemukan bukti yang menguatkan misalnya, maka apapun yang diputuskan MK menjadi sah.

"Jadi, menurut saya, apa yang ditetapkan KPU itu sah, tapi belum final, sebab pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sejumlah bukti-bukti tentang kecurangan pelaksanana pilpres. Kita tunggu saja putusan akhir MK," kata pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, di Jakarta, Kamis (24/7).

Seperti dikemukakan Anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata bahwa pasangan Prabowo–Hatta akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada Jumat (25/7). Langkah ini dimungkinkan karena ketentuan bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Kubu Prabowo–Hatta akan membawa bukti-bukti kecurangan pilpres.

Dengan pengajuan gugatan yang akan diajukan pasangan Prabowo Hatta ke MK lanjut Margarito, bisa dikatakan bahwa pasangan Jokowi–JK adalah presiden dan capres terpilih sementara. Karena bisa saja hal itu berubah, jika bukti-bukti kecurangan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta sangat kuat dan MK dalam putusannnya memenangkan Prabowo-Hatta. "Dalam situasi seperti ini, segalanya bisa mungkin," imbuhnya.

Margarito mengingatkan pada seluruh masyarakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada, karena itulah mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU.

Sementara itu Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, gugatan ke MK sangat penting mengingat pihak pasangan Prabowo-Hatta banyak dirugikan karena kecurangan-kecurangan yang dibiarkan oleh KPU.

"KPU sesungguhnya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan, tapi hal itu tidak dilakukan. KPU sepertinya sengaja melanjutkan tahapan pilpres dan mengabaikan imbauan kami. Karena itu, putusan dan penetapan KPU atas pasangan terpilih, adalah cacat hukum," pungkas M Taufik.[dm/jpnn]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Tim Prabowo-Hatta Siapkan 10 Truk Bukti Kecurangan

PKS Nongsa - Tim Merah Putih akan menggugat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim pengusung pasangan Prabowo-Hatta itu akan membawa barang bukti kecurangan penyelenggara pilpres sebanyak 10 truk.

"Bisa-bisa bukti kami ada sepuluh truk yang akan kita bawa ke MK," kata salah satu advokat dalam Tim Pembela Merah Putih (TPMP) Alamsyah Hanafiah di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (24/07/2014).

Menurut Alamsyah, tim sudah mempersiapkan semua barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan, dan kejanggalan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

"Kami sudah mrmpersiapakan ada yang tidak sesuai dengan prosedur pemilu di 52 ribu TPS (tempat pemungutan suara)," kata Alamsyah.

Dia mengatakan, bukti-bukti tersebut sudah sangat cukup untuk membuktikan sejumlah dugaan di MK nanti."Bukti-bukti kita sudah cukup," tuturnya.[dm/sindonews]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Besok, Prabowo-Hatta Ajukan Gugatan ke MK

PKS Nongsa - Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/7/2014). Hal itu dilakukan menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

"Jadi, memang di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3 x 24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK," kata anggota Tim Hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata, saat menggelar konferensi pers di hadapan media asing di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Mahendra menuturkan, tim sengaja memilih hari terakhir untuk mengajukan permohonan lantaran ada persoalan teknis yang harus diselesaikan terkait alat bukti.

"Oleh karenanya, kami canangkan itu setidak-tidaknya Jumat, mengenai jamnya ini masalah teknis. Kenapa? karena ini harus didahului berbagai macam bukti-bukti yang harus disiapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.[dm/tribunnews]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Upaya Pecah Belah Koalisi Merah Putih Gagal

23 Juli 2014

PKS Nongsa - Meski calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Hatta Rajasa tidak mendampingi Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto saat pembacaan pernyataan sikap terkait rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, kubu Koalisi Merah Putih yakin pihaknya tetap solid.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya yakin koalisi permanen yang telah disepakati tujuh partai politik (parpol), akan solid.

Tujuh parpol itu di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

"Kalau kita mengacu dari perkataan masing-masing ketua umum tentang koalisi, seperti Pak Aburizal Bakrie bahkan beliau tegas menyampaikan (solid)," ujar Hidayat saat dihubungi wartawan, Rabu (23/7/2014).

Ketua Fraksi PKS di DPR itu menegaskan, dengan statement para petinggi partai tersebut, upaya untuk memecah belah anggota Koalisi Merah Putih dipastikan gagal.

"Jadi, sampai hari ini upaya untuk memecah belah, mengadu domba peserta koalisi akan gagal, dan akan gagal. Saya yakin PAN tetap dalam koalisi. PPP tetap dalam koalisi. Gerindra pasti. Tentu PKS juga," tuntasnya.[dm/sindonews]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Akademisi UI Salut dengan Langkah Prabowo

PKS Nongsa - Mundurnya Prabowo Subianto beberapa saat sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan rekapitulasi Pemilu Presiden 2014 dicerca banyak kalangan.

Meski demikian, di tengah hujan kritik dari rival dan pakar, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Yu Un Opposunggu kagum dengan langkah Prabowo tersebut.

Yu Un bahkan menyebut sikap Prabowo merupakan langkah rasional yang nasionalis. "Saya salut dan menghormati keputusan Prabowo untuk mengundurkan diri dari pemilihan presiden,"ujarnya dalam tulisannya berjudul "Prabowo Melakukan Hal yang Benar" di portal berbagi gagasan, Selasar.

Yu Un bahkan mengungkapkan, tudingan banyak orang jika langkah Prabowo bakal terancam pidana dengan merujuk ke pasal 246 (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak tepat.

Pada pasal 246 Ayat 1 UU 48/2008 menyebutkan, setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua terancam pidana.

Disebutkan di pasal tersebut, pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Menurutnya, pasal ini tidak berlaku terhadap pengunduran diri Prabowo karena pemungutan suara sudah terlaksana pada 9 Juli lalu. "Prabowo tidak akan kena sanksi pidana 36-72 bulan penjara dan denda Rp 50-100 miliar karena pengunduran dirinya tidak menghambat proses pemilihan presiden".

Selain itu, ujarnya, larangan pengunduran diri pasca penetapan pasangan calon oleh KPU dari pasal 22 (2) pun tidak bisa menjeratnya. Dia menjelaskan, undang-undang alpa untuk mengatur apa sanksi tersebut. "Suatu larangan tanpa sanksi adalah kebolehan,"ungkapnya.

Dia pun mengingatkan, pidato Prabowo yang menyebutkan adanya kecurangan sebelumnya juga disuarakan oleh kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Oleh karena itu, ujarnya, menjadi hak Prabowo untuk meminta KPU memperhatikan kecurangan pihak lawan.

"Bukankah hal yang sama juga dimintakan oleh pihak Jokowi? Mengapa kita tidak bersikap sama dengan permintaan kubu Jokowi?"[dm/rol]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

PKS Setuju Komisi II Bentuk Pansus Pilpres

PKS Nongsa - Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera menyambut baik wacana dibentuknya Pansus Pilpres di DPR. Menurut dia, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pilpres di KPU.

Mardani mengatakan, Pansus Pilpres penting dibentuk sebagai upaya pertanggungjawaban KPU. Apalagi DPR lembaga pengawas berhak meminta tanggung jawab kepada mitra kerja yakni KPU.

"Kalau sikap PKS perlu (bentuk Pansus Pilpres) karena ini menjadi pertanggungjawaban publik untuk masyarakat dan bangsa," kata Mardani dalam pesan singkat, Rabu (23/7).Baca juga DPR Bentuk Pansus Pilpres Jilid II

Tidak hanya itu, Pansus dibentuk untuk meningkatkan kualitas pemilu yang dilakukan oleh KPU. Dia tak ingin niat ini dinilai sebagai upaya mempolitisir.

"Tetap di koridor untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu ke depannya," imbuhnya.

Dia menambahkan, perlu ada evaluasi dari penyelenggara pemilu. Meskipun, kinerja KPU pun juga harus diapresiasi.

"Perlu ada upgrade penyelenggara pemilu tapi apresiasi juga perlu karena tidak mudah menunaikan tugas di tengah tajam dan kerasnya persaingan," pungkasnya.[dm/mdk]



Aplikasi Android Aplikasi BlackBerry

Cerita Bang Antho

Kiprah Kami

Seputar Politik

 

© Copyright PKS NONGSA 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com | Redesign by PKS NONGSA.